Jangka waktu proses sidang kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) serta aturan pelaksanaannya. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit harus diselenggarakan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal permohonan pailit didaftarkan di Pengadilan Niaga. Ini bertujuan agar proses kepailitan berjalan cepat dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
Dalam proses Sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), terdapat dua tahap: PKPU sementara yang berlangsung paling lama 45 hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan, dan PKPU tetap yang dapat diperpanjang maksimal hingga 270 hari setelah berakhirnya PKPU sementara. Jika debitur hadir dan melakukan perdamaian dalam proses PKPU atau kepailitan, proses ini dapat diselesaikan lebih cepat melalui perjanjian perdamaian yang disahkan pengadilan.
Pada proses pemberesan harta pailit, meskipun tidak ada batas waktu yang ketat seperti sidang permohonan, praktiknya pembagian dan penyelesaian harta pailit terhadap kreditor biasanya dibatasi dalam jangka relatif singkat sekitar 2-3 tahun sesuai dengan kompleksitas penyelesaian aset dan peraturan terkait.
Majoritas proses hukum kepailitan diharapkan selesai dalam waktu kurang dari 60 hari untuk tahap awal sidang permohonan, sementara penyelesaian kepailitan menyeluruh (meliputi pemberesan harta dan pembagian) bisa memakan waktu lebih lama tergantung kondisi lapangan.
Tujuan Pembatasan Waktu termasuk pembatasan durasi sidang dan PKPU untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah penundaan yang merugikan kreditor dan debitur, dan juga untuk Memberi ruang bagi debitur untuk restrukturisasi utang dan menghindari kepailitan dengan proses yang efisien.
Jangka waktu ini diatur dengan tujuan efisiensi, kecepatan, dan keadilan penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan niaga sesuai peraturan di Indonesia.Jangka waktu proses sidang kepailitan di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU).
Penulis : MGH
