Permasalahan yang sering terjadi dalam gugatan actio pauliana di Indonesia berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur hukum dan aspek itikad baik debitur maupun pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum. Menurut Hukum Gugatan actio pauliana harus memenuhi tiga syarat: (1) terdapat perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditor; (2) perbuatan tersebut tidak diwajibkan oleh undang-undang; (3) perbuatan dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan kepailitan diucapkan.
Kesulitan sering muncul dalam membuktikan itikad buruk debitur dan niat merugikan kreditor, serta apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar merugikan. Selain itu, diperlukan pembuktian bahwa pihak ketiga yang bertransaksi dengan debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui perbuatan tersebut merugikan kreditor. Gugatan actio pauliana terkadang bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak (pacta sunt servanda) dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dihormati dan dilaksanakan. Hal ini memunculkan dilema antara membatalkan perjanjian yang merugikan kreditor dan menghormati perjanjian yang sah.
Tidak selalu mudah menentukan apakah suatu perbuatan hukum debitur itu “tidak wajib,” karena beberapa tindakan mungkin diperlukan oleh debitur untuk kelangsungan usaha. Pembuktian bahwa pihak ketiga ikut mengetahui dan/atau beritikad buruk sering menimbulkan sengketa, khususnya jika pihak ketiga adalah pihak ketiga yang independen maupun pihak yang beritikad baik.
Gugatan harus dilakukan dalam waktu satu tahun sebelum putusan pailit, namun dalam praktik ada tantangan dalam mengidentifikasi kapan tepatnya perbuatan hukum tersebut dilakukan dan bila melampaui batas itu gugatan dapat ditolak. Sering ditemukan interpretasi beragam dari hakim pengadilan niaga tentang unsur gugatan dan bukti yang dibutuhkan, sehingga putusan gugatan actio pauliana terkadang berbeda-beda dan sulit diprediksi.
Permasalahan ini mengakibatkan gugatan actio pauliana memerlukan pendampingan hukum yang cermat, analisis bukti yang kuat, dan strategi litigation yang matang untuk memastikan hak kreditur terlindungi secara maksimal dalam proses kepailitan. Gugatan ini memiliki fungsi penting untuk membatalkan transaksi yang merugikan kreditor dan mengembalikan aset ke masa pailit, namun kerap menghadapi tantangan prosedural dan substantif di pengadilan.
Penulis : MGH
